Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. 23 Tahun 2011 bagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa Kabupaten Kota wajib menyampainkan laporan. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Indonesia, Pemerintah Pusat. [1] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat , Lembaran Negara Republik. Pasal 76 dan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 14/2014”) [8] Pasal 1 angka 2 UU 23/2011. 29 tahun 2011 menjelaskan bahwa penggunaan dana zakat di Indonesia yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumtif tetapi juga untuk kegiatan produktif. 23 T ahun 2011, Ps. Atas dasar perubahan situasi dan kondisi itu maka sebagian dari para petugas amil zakat memberikan porsi pembagiannya sebagai berikut: (1) golongan fakir dan miskin mendapat bagian 60%, (2) sabilillah mendapat bagian 30%, dan (3) amil. Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Mengingat : 1. Materi Pembelajaran Bacalah bacaan pada buku teks pelajaran (BTP):Fikih MA Kelas X. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu, penggiat zakat yang dimotori oleh lembaga-lembaga zakat dan perorangan mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Pengelolaan Zakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bandung: Srikandi Empat Widya Utama, edisi revisi 2016 hal. Untuk besarnya, zakat bisa dihitung 2,5% dari penghasilan yang sudah dipotong dengan. Muliati dan St. Situs Web resmi Badan Amil Zakat Nasional; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Diarsipkan 2014-05-17 di Wayback Machine. Zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. JAKARTA, KOMPAS. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 telah mengamanatkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif. Fungsi BAZNAS dalam Undang-Undang Zakat No. 2 Kes-Kes yang Didakwa di Mahkamah 215 4. 23 tahun 2011 ini terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulka pro dan kontra di kalangan pegiat zakat. 12 Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu pokok bagi tegaknya syariat Islam. 1 Jenis-Jenis Kesalahan yang Boleh Didakwa dan Hukuman 212 Keatas Kesalahan-Kesalahn Mengikut Enakmen Zakat Negeri Kedah 4. Kewajiban. Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. WIDYAWATI . Zakat malAmil Zakat (LAZ), dan beberapa lembaga amil zakat yang dibentuk organisasi masyarakat Islam Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan. Amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. 66 | Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011–Al Mubarak, M. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; d. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan. Hal mendasar yang amat diperlukan dalam rangka implementasinya adalah sebuah model penerapan pajak dan zakat yang baku, karena UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tutup. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut undang-undang zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut Rahman Amin dari fraksi PKS mengatakan Komisi VIII telah berhasil melakukan lompatan yang cukup signifikan terkait RUU Pengelolaan Zakat jika melihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 76 dan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 14/2014”) [8] Pasal 1 angka 2 UU 23/2011. Sabah memperkenalkan undang-undang zakat bertajuk Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah (nomor 6) tahun 1993. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak. Undang-undang zakat di Kuwait memberikan bentuk manajemen inovatif yang menciptakan sebuah organisasi untuk mengelola zakat (Baitut Zakat) yang memiliki sisi kebebasan dalam penyesuaian aturan-aturan yang diperlukan dan peraturan yang merumuskan organisasi yang terstruktur, cara melakukan kegiatan dan prosedur. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 333 Tahun 2015. Pengelolaan zakat yang diatur Undang-Undang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. CEO Rumah Zakat menjelaskan mengenai Superqurban pada donatur, di Kantor Cabang Rumah Zakat di Bandung. Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 1110046300009 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. go. b. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. E) Jurusan Ekonomi Islam. RUU tersebut disampaikan juga . Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada sepenuhnya di tangan pemerintah. com - Forum Zakat (FOZ) mengusulkan agar Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masuk dalam UU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2023. Jalaluddin, M. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaat. 2 Dan untuk membantu tugasnya, BAZNAS boleh. Enakmen ini berasaskan kepada draft undang-undang zakat yang digubal oleh jawatankuasa Teknikal Hukum Syara’ dan Sivil, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, yang sekarang menjadi Jabatan Kemajuan. Dasar Penetapan Zakat Pengurang Pajak. pemerintah pusat telah menerbitkan undang-undang serupa, yaitu UU No. A. ID, JAKARTA-- Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk penanggulangan Covid-19 dan dampaknya. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan. Belum lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti. Namun bila tidak didapati 7 kelompok secara keseluruhan, maka dapat diberikan kepada golongan yang ada saja, sesuai kondisinya. Pengeluaran zakat mereka dipertanggungjawabkan ke atas wali atau penjaga atau mana-mana individu atau institusi yang diberi hak penjagaan oleh undang-undang. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelumnya, UU yang berlaku adalah UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum . Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi,Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang besifat mandiri dan bertanggungjawab. Tahun 1979 pengelolaan zakat diundangkan yang disebut sebagai Undang-undang Zakat dan Ushr. Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam:. UU. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; e. disampaikan kepada Dewan . Dengan undang-undang ini, rezim Numayri mengganti sistem pemasukan negara. TENTANG DATABASE PERATURAN. Sumber Pendalaman Materi Fikih Modul 3 Penyusun: Muh. NOMOR 23 TAHUN 2011. Infografis menarik ini akan membuatmu melek 8 golongan tersebut memiliki masalah dan karakteristik yang. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. 7/83 Jo. 23 tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian danYang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat. Seruan untuk. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada. Praktek penyaluran Zakat Fitrah yang ada di Desa Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, beberapa faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT I. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat--7. Ketentuan Umum Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia 26 E. 51 Gambar 8. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; 6. Dalil Zakat dari Al-Qur’an. Dr. menjadi sangat penting. Pembahasan Konsep ZakatBENGKULU, KOMPAS. Zakat sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. Syahrul. Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jakarta (ANTARA) - Forum Zakat (FOZ) menggagas revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdasarkan tiga pertimbangan persoalan yang timbul di Indonesia dalam kurun satu dekade terakhir. pemerintah perlu mengoptimalkan Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat,. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Status: Hanya untuk pelanggan Pengelolaan Zakat Ditetapkan: 25 November 2011 Berlaku: 25 November 2011. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan sebagai pengurang pembayaran pajak apabila sudah membayar zakat bagi umat Islam, seperti yang disampaikan Hadi Muhammad dalam. 1503, Peraturan. 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Saat itu, penguasa Yordania berasal dari Wangsa Hasyimiyah. 38 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan asas iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengelolaan zakat yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan kepada DPR pada 24 Juni 1999, melalui Surat Presiden B. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, yang kontradiktif dan bersifat dualisme dengan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan. Alokasi Waktu : 4 JP X 2 f. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 4. ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi menjelaskan, saat. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. H. Undang-Undang No. 2. Undang2 Zakat Tganu 1947. 4 . 25 Namun demikian, ada beberapa catatan untuk UU zakat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pegiat zakat yang telah mapan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 2. d. Karena itu, dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi. 1. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat agar. Simon, Charity Law and Social Policy: National andCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya. Rizal Zakaria dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. zakat maal. Jadi dengan hadirnya undang-undang zakat tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan zakat. Berikut ini sebagian ayat yang menunjukkan kewajiban membayar zakat: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai2 undang-undang ini pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. dan kepercayaannya itu; b. 5. Tahun. diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA . 2. Aidil Aditya HS1, Zainal Said2,Rukiah3 Institut Agama Islam Negeri Parepare123, Indonesia Email : M. Pengelolaan zakat yang profesional, di harapkan pendistribusiannya lebih produktif, pemberian pinjaman modal misalnya, dalam rangaka peningkatan prekonomia masyarakat. Namun di sisi lain, muncul masalah baru dalam Undang-Undang No. Makalah Undang Undang Zakat Di Indonesia No 23 Tahun 2011. Beberapa syarat wajib zakat di antaranya adalah beragama Islam, berakal dan baligh, memiliki kepemilikan penuh atas hartanya,. Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. Untuk mengembangkan kegunaan dan hasil guna, zakat wajib dikelola dengan melalui. Bentuk. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit. D/291 Tahun 2000 tentang. UU No. FAJAR. Pasal 1. ABSTRAK Tesis ini berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. . KEMENKO PMK -- Perkembangan ekonomi islam sangat berpengaruh pada jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh. 38 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan asas iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Zakat Orang yang Meninggal Dunia; Kematian tidak menggugurkan kefardhuan zakat semasa atau tertunggak apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Di dalam Undang-Ungang tersebut yang melakukan pengelolaan zakat adalah institusi-institusi resmi yang diakui oleh pemerintah. 38 Tahun 1999 Pengesahan Undang Undang No. PERTIMBANGAN. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan. 23/2011 menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air. Bab II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. 23 Tahun 2011. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf T. Shabir Umar, Kementerian Agama Republik Indonesia JAKARTA 2019. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur 242 A. 23 Tahun 2011). Jenis-Jenis Zakat Berdasarkan Syariat Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat A. [1] T. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UU 38/1999) yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Kepmenag 373/1999) dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 570. infak berasal dari Bahasa Arab, "anfaqa" yang. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun. Peraturan Pemerintah No. R, et. Ketiga, program pemberdayaan zakat produktif, sehingga mustahiq bisa menjadi muzakki. Tahun. co. Sebagai lembaga pengelolaan zakat. 23 TAHUN 2011 Oleh: Dani Muhtada1. Show abstract. Regulasi ini di satu sisi amat memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh negara.